BLOG DEDDY MIZWAR

Deddy Mizwar: Perubahan Rezim Bukan Hal Luar Biasa

Kapanlagi.com - Untuk menunjukkan dukungannya kepada para pejabat KPK dan pada para mahasiswa yang melakukan aksi mogok makan, akhirnya aktor senior Deddy Mizwar mendatangi KPK di Rasuna Said, Kuningan, Kamis (12/11) kemarin. Dengan kedatangannya itu, Deddy berharap sistem peradilan di Indonesia bisa diperbaiki.

"Perubahan," jawab Deddy mantap saat ditanya harapannya dengan mendatangi KPK. "Sistem ini sudah carut marut. Perlu perubahan dengan cara apa pun."

"Ini hanya puncak gunung es yang terlihat. Ini luar biasa carut marutnya sudah parah. Anggodo bukan hanya di Polri dan Kejaksaan saja. Di ujung gang sampai di pos hansip ada, Kelurahan ada, secara kultur sudah rusak kita, untuk meninggalkan akal sehat kita. Itu jadi hal biasa, pelanggaran sehari-hari itu hal biasa," tutur Deddy geram melihat kasus KPK vs Polri yang semakin ruwet semakin harinya.

Akhirnya, jika memang terjadi perubahan rezim dalam pemerintahan, Deddy pun menganggap hal itu sebagai sebuah konsekuensi yang wajar.

"Ini hanya keinginan rakyat yang mengikuti fitrahnya. Perubahan itu fitrahnya manusia untuk kehidupan yang lebih baik ke depan dan siapa yang menghambat fitrah akan tergusur semua. Itu otomatis ikuti fitrahnya manusia, selesai," terang Deddy enteng.

Dituturkannya pula jika saat ini, bukan hanya elite politik yang rusak, bahkan masyarakat pun sudah terkontaminasi dengan politik transaksional di mana segala-galanya dinilai dengan uang.

"Dengar aja kemarin di (acara) dengar pendapat DPR. DPR sudah tidak berpikir tentang rakyat karena kita sudah masuk politik transaksional tadi. Sistem tadi menciptakan politik transaksional tadi. Ini semuanya sampai rakyat pun tidak mau ikut kampanye kalau tidak dibayar. Bukan hanya elite politik, rakyat pun sudah dirusak dengan sistem ini," tambah Deddy.

"Kalau sampai ke perubahan rezim, itu bukan hal luar biasa. Ini hal biasa. Apa pun lah jika DPR sudah tidak bisa diharapkan. Dengan parlemen jalanan atau parlemen gedung, apa pun lah," pungkasnya.   (kpl/buj/npy)

Lihat profil: Deddy Mizwar
Komentar : 0 komentar
Diposting oleh: Editor | Jumat, 13-11-2009 |

Deddy Mizwar: Genre Film Indonesia Kurang Variatif

Kapanlagi.com - Perkembangan film Indonesia kian pesat dari waktu ke waktu. Bahkan film-film anak negeri tak hanya dinikmati di tanah air saja, berbagai penghargaan pun sudah diterima di manca negara. Selaku bintang perfilman senior, Deddy Mizwar pun bangga dengan kemajuan ini.

"Film Indonesia masih sehat-sehat saja. Ada yang sungguh-sungguh bikin, ada juga yang komersil. Jadi di setiap negara ada yang seperti itu," kata Deddy mengungkapkan pendapatnya mengenai perkembangan perfilman.

Dijumpai di launching Festival Film Indonesia yang berlangsung di Gedung Film, Jakarta, Selasa (10/11) kemarin, bintang NAGA BONAR ini juga menilai, selain kemajuan secara positif, ada juga kemerosotan di balik perkembangan yang ada. Misalnya saja dari kemerosotan tema-tema yang nyaris sama di sebagian besar film.

"Kalau soal tema ada kelatahan dari produser kita. Makanya saya nggak ikutin film-film kayak gitu, bikin kayak trend yang seketika bisa berubah," ujarnya.

Pada intinya, lanjut Deddy, film yang bermutu adalah film yang tidak mengikuti trend. Namun, jika sang produser ingin membuat filmnya laku, juga tak ada parameter yang pasti. Mengenai genre film pun masih dibilang Deddy kurang variatif.

"Saya bilang tidak, stigma sekarang masih sama seperti tahun 70-80an. Produser yang baru muncul ini sedikit, sedangkan produser lama masih sama," pungkasnya.  (kpl/gum/boo)

Lihat profil: Deddy Mizwar
Komentar : 0 komentar
Diposting oleh: Editor | Rabu, 11-11-2009 |

Andi Soraya Khawatir 'Lahannya' Terancam UU Perfilman

Kapanlagi.com - Andi Soraya bisa jadi adalah salah satu aktris yang turut merasa 'gerah' dengan disahkannya UU Perfilman yang baru. Bahkan, perempuan yang mengawali karirnya dari dunia model itu ternyata khawatir 'lahannya' di industri film akan terancam.

Saya melihat tidak ada satu pun aspirasi mereka (sutradara dan produser, red) yang diterima. Kalau misalkan produser saja dibatasi seperti itu, apalagi saya," ujarnya.

"Karena itu lahan saya juga, kayaknya di Indonesia ini akan nambah lagi pengangguran. Emang itu nggak dipikirin dan kreativitas dibatasi," tambahnya lagi.

Selanjutnya, mantan kekasih Steve Emmanuel tersebut lantas menyayangkan langkah pemerintah yang dinilainya terlalu cepat mengambil keputusan secara sepihak.

"Seharusnya pemerintah tidak menentukan sendiri. Harus ada orang-orang yang berkompeten yang memang mengerti di dalam dunia itu sendiri untuk dilibatkan. Sehingga aspirasi mereka juga bisa diterima," tuturnya.

Ditemui KapanLagi.com dalam pertemuan para sineas film di gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail di Kuningan, Jakarta, Selasa (8/9) sore kemarin, Andi juga menyoroti soal kepentingan pihak-pihak tertentu yang menurutnya bisa jadi alasan pengesahan UU Perfilman itu sendiri.

"Sepertinya terlihat adanya kepentingan yang sarat dengan persaingan, bisa jadi. Saya lihat di UU ini juga fokus ke perdagangannya," terangnya.

"Akhirnya lama-lama film dari luar pun dibatasi juga. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Apa kita jadi bangsa yang pasif tidak ada hiburannya sama sekali, mudah-mudahan tidak menjalar sampai ke mana-mana," imbuhnya menegaskan.

Sementara itu, banyak sutradara dan produser tanah air yang memang memiliki pendapat senada seperti yang diungkapkan Andi. Mira Lesmana, Riri Riza, Deddy Mizwar dan Slamet Rahardjo adalah beberapa nama besar yang juga terang-terangan bereaksi negatif terhadap UU Perfilman.      (kpl/adt/bar)

Lihat profil: Andi Soraya, Riri Riza, Mira Lesmana, Deddy Mizwar, Slamet Rahardjo, Steve Emmanuel
Komentar : 1 komentar
Diposting oleh: Editor | Kamis, 10-09-2009 |

Deddy Mizwar: Film Tidak Boleh Dikontrol Oleh Negara

Kapanlagi.com - Polemik seputar UU Perfilman nampaknya masih akan berbuntut panjang. Betapa tidak, mayoritas sineas dan produser film tanah air pun bereaksi negatif. Namun, bagi seorang aktor senior sekelas Deddy Mizwar, 'suara sumbang' tersebut sejatinya berasal dari semua lapisan perfilman, bukan hanya para sineas tersohor tersebut.

"Ini bukan sikap dari sekelompok orang atau golongan saja. Tapi dari semua lapisan perfilman," ujar pria yang akrab disapa Bang Haji tersebut.

Ditemui KapanLagi.com dalam pertemuan para sineas film di gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail di Kuningan, Jakarta, Selasa (8/9) sore kemarin, aktor yang sekaligus sutradara dan produser itu lantas menegaskan jika UU Perfilman justru menindas para pekerja film.

"UU yang telah disahkan itu bisa dibilang dapat mematikan perfilman Indonesia. Dalam UU tersebut tidak melibatkan insan perfilman dalam pembuatannya. Juga diatur segala-galanya harus begini dan begitu dan itu merupakan pembatas kreativitas," tegasnya.

"Untuk apa ada lembaga sensor film? Film tidak boleh dikontrol apalagi oleh negara. Mungkin nanti nafas pun akan dikontrol," imbuhnya lagi.

Pria asli Jakarta yang lahir 54 tahun silam itu nampaknya memang benar-benar geram dengan pengesahan UU Perfilman yang terbukti langsung menuai polemik dari para pelaku industri film itu sendiri.

"UU itu disahkan itu bukan untuk dilanggar, makanya jelas, kami menolak karena UU itu menindas insan perfilman. Kalau sudah seperti itu, maka UU dibuat untuk dilanggar dan itu timbulnya munafik, dan ujung-ujungnya masuk neraka juga. Maka kami minta UU itu ditinjau kembali," tandasnya.   (kpl/adt/bar)

Lihat profil: Deddy Mizwar
Komentar : 0 komentar
Diposting oleh: Editor | Rabu, 09-09-2009 |

Andi Soraya Sayangkan Pengesahan UU Perfilman

Kapanlagi.com - Gonjang-ganjing soal UU Perfilman yang baru saja disahkan memang memantik reaksi negatif para insan perfilman. Bukan hanya sineas dan produser, namun aktris sekelas Andi Soraya pun angkat bicara.

"Keinginan saya ditunda aja dulu pengesahannya (UU Perfilman, red). Jangan sampai ini disahkan lantas mematikan semua aspirasi insan film," ujarnya.

"Kalau memang hal itu terjadi, artinya kita bisa melihat atau melirik peluang lainnya. Tapi tetap saja sebuah seni tidak boleh dimatikan begitu saja seperti terbunuh kecewa. Saya rasa mudah-mudahan ini bisa dipikirkan kembali," imbuh bintang film SUSUK POCONG itu.

Ditemui KapanLagi.com di gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail di Kuningan, Jakarta, Selasa (8/9) sore kemarin, Andi lantas menegaskan, jika ia memang sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang kini coba ditempuh oleh para sineas.

"Saya sih mendukung aja bagaimana nanti yang dilakukan para sineas. Langkah kedepannya akan seperti apa, saya akan sangat mendukung," ungkapnya tak ragu.

Sementara itu, banyak sutradara dan produser tanah air yang memang memiliki pendapat senada seperti yang diungkapkan Andi. Mira Lesmana, Riri Riza, Deddy Mizwar dan Slamet Rahardjo adalah beberapa nama besar yang juga terang-terangan bereaksi negatif terhadap UU Perfilman.  (kpl/adt/bar)

Lihat profil: Andi Soraya, Mira Lesmana, Deddy Mizwar, Slamet Rahardjo, Riri Riza
Komentar : 0 komentar
Diposting oleh: Editor | Rabu, 09-09-2009 |

Yenny Rachman Nilai Slamet Rahardjo dkk Tak Elegan

Kapanlagi.com - Polemik disahkannya UU (Undang-Undang) Perfilman ditanggapi beda-beda oleh para pekerja film. Jika kebanyakan sineas termasuk sutradara senior Slamet Rahardjo menolak draft yang dibuat anggota dewan, Yenny Rachman malah sebaliknya. Bahkan aktris yang saat ini menjabat sebagai Ketua PARFI tersebut menilai tindakan Slamet dkk yang mendatangi Gedung DPR dan membawa karangan bunga bela sungkawa dinilai bukan sesuatu yang elegan.

"Sejak Mas Slamet Rahardjo jadi Ketua BP2N, terus sampai Deddy Mizwar, draft ini sudah dibuat. Ini menjadi hak inisiatif DPR pada 2003. Kalau merasa belum disosialisasikan, terus tugas siapa dong mensosialisasikan? Ya kalau ada yang belum terpenuhi harusnya kita bisa sama-sama memberikan pernyataan tertulis dan elegan. Kalau sekarang menolak berarti kan kita masih berpegang pada UU lama. Harusnya kita menggunakan akal pikiran jernih dan tidak mendiskreditkan seolah anggota dewan yang bersalah. Saya sangat prihatin dengan bunga bela sungkawa," terangnya.

Dijumpai langsung di kantornya, Gedung PPHUI, Jakarta, Selasa (8/9) kemarin, Yenny menjelaskan bahwa dalam UU yang baru, seorang pelaku film akan mendapatkan jaminan sosial, royalti, dan lain sebagainya. Justru artis itu dilindungi dan haknya setara dengan produser. "Kalau kita menolak maka kita memakai UU lama yang tidak memayungi kita. Bisa jadi pihak-pihak artis yang menolak itu mereka digunakan untuk kepentingan bisnis yang terancam (praktek monopoli, red)," urainya.

Dan walaupun dirinya berbeda pendapat dengan kebanyakan insan film, tapi bukan berarti Yenny berada di pihak oposisi. Ia menegaskan jika ia tidak memihak BP2N atau pemerintah saja. Di sini ia lebih mementingkan perolehan perlindungan hukum. "Kalau ini disosialisasikan, mereka bisa usul kok. Tapi nggak usah mengacak ke mana-mana, jadi malah bikin orang resah," katanya.

"Apalagi para seniornya seharusnya lebih bijak untuk memberikan contoh pada generasi baru, beri masukan tertulis dan elegan. Kalau ini kelihatan sekali, takut filmnya nggak ada yang diputar di bioskop kali ya? Siapa yang berdiri di bawah orang orang yang nggak setuju itu? Apakah pihak pebisnis monopoli? Jangan diadu domba hingga beroposisi. kalaupun kreativitas diancam, kreativitas yang mana? Jangan terprovokasi dengan kepentingan orang yang terancam bisnisnya. Jangan buat polemik di keluarga perfilman sendiri," tegas Yenny.

Dikatakan Yenny, ia sebenarnya tidak kaget lagi dengan tindakan para sineas yang mendatangi Gedung DPR. Pasalnya sejak diundang anggota dewan para pekerja film tersebut sudah menunjukkan pro dan kontra mereka. Tapi yang disesalkan Yenny adalah cara mereka mengaplikasikannya.

"Kemarin itu saya masih bisa menolerir karena sifatnya menunda, bukan menolak. Kalau misalnya mereka mau menolak ya harus konsekuen. Dalam UU yang lama, orang bikin film itu harus melewati semua rekomendasi, termasuk PARFI. Ya kita introspeksi diri sendiri saja. Alhamdulillah kali ini usulan kita diterima oleh DPR, jadi terwakili di sini," tuturnya.

"Mungkin bagi yang baru terlibat merasa ini terburu buru, tapi bagi saya yang mengikuti sejak 3 periode lalu, saya merasa lelah. Alhamdulillah deh ini sudah disahkan. Kalau baru huru-hara sekarang, kemarin-kemarin ke mana saja?" ujar Yenny lantang.     (kpl/adt/boo)

Lihat profil: Yenny Rachman, Slamet Rahardjo, Deddy Mizwar
Komentar : 3 komentar
Diposting oleh: Editor | Rabu, 09-09-2009 |

Riri Riza Bawa Karangan Bunga Tanda Duka ke DPR

Kapanlagi.com - RUU Perfilman rencananya bakal disahkan sore hari ini, Selasa (08/09). Namun berbondong-bondong para insan perfilman menolak rencana pengesahan tersebut. Pasalnya, mereka menganggap, pengesahan RUU tersebut sama saja dengan mematikan perfilman Indonesia. Karenanya, mereka memakai baju hitam-hitam dan membawa karangan bunga tanda duka ke Gedung DPR.

"Saya turut berduka cita dan keberatan dengan pengesahan RUU yang menurut kami berpotensi menimbulkan masalah. Film sebagai suatu peran strategis dalam masyarakat kenapa mesti dilarang? Kalau film nanti mati, berarti ada resiko masyarakat nggak seimbang," ungkap Riri Riza yang datang bersama Slamet Rahardjo saat ditemui di Lobi Nusantara II Gedung DPR, Selasa siang tadi.

Riri juga menuturkan jika karangan bunga tanda duka itu memang sengaja dia bawa sebagai sebuah lambang kematian.

"Ini sebagai lambang kematian dunia perfilman. Saya tekankan bahwa film itu enggak akan pernah mati. Saat ini aja film Indonesia sudah maju," tekannya.

Ditambahkannya pula, ada satu pasal dalam RUU tersebut yang dianggap sangat mengganjal. Pasal itu adalah pasal 6 di mana terdapat larangan untuk menunjukkan narkoba, SARA, rokok, dan sebagainya.

"Karena di sana ada aturan yang sifatnya substansi bawah film Indonesia dilarang. Pasalnya ya pasal 6. Sebenarnya bukan kita mengajarkan itu, itu kan film yang digambarkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Jadi, larangan itu sangat membunuh kreativitas," pungkas Riri.

Insan perfilman yang bakal menyusul datang ke DPR di antaranya adalah Rima Melati, Deddy Mizwar, dan Mira Lesmana.     (kpl/dis/npy)

Lihat profil: Riri Riza, Slamet Rahardjo, Rima Melati, Deddy Mizwar, Mira Lesmana
Komentar : 2 komentar
Diposting oleh: Editor | Selasa, 08-09-2009 |