KL Favorit
Musik
Blog Selebriti
Bursa Mobil
Bola.net
"Di satu sisi kita bekerja untuk rakyat, di sisi lain rakyat tidak memercayai kita. Ini sangat dilematis," ujarnya.
"Saya prihatin buruknya komunikasi DPR dengan media massa. Setiap hari, DPR disorot negatif dan diidentifikasi sebagai lembaga negara yang korup dan tidak mengerti kesulitan rakyat, padahal faktanya tidak seperti itu," tambahnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (30/10).
Namun demikian, pria yang juga pernah menjadi anggota tim kreatif Warkop DKI itu mengaku pihaknya juga tidak menutup mata, bahwa memang ada kelemahan dari anggota DPR. Karena berperilaku tidak pada tempatnya ,sehingga dipersepsikan masyarakat sebagai tindakan lembaga.
"Sehingga persepsi masyarakat yang seperti itu juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Yang jelas, harapan masyarakat begitu tinggi terhadap lembaga perwakilan rakyat ini di masa datang," terangnya.
Sementara itu, saat ditanya soal motivasinya untuk bisa duduk di Senayan, Miing lantas menegaskan jika dirinya hadir di DPR demi ikut andil dalam memperbaiki martabat DPR itu sendiri
"Secara pribadi saya ke DPR untuk ikut memperbaiki martabat institusi dan lembaga DPR ini. Tekad ini semakin kokoh setelah saya diingatkan oleh anak saya untuk tidak melakukan korupsi dan hidup bermewah-mewah," pungkasnya. (ant/bar)

"Awalnya saya mengusulkan di Komisi II karena saya sudah fokus bertahun-tahun di otonomi daerah. Tapi buat saya tidak masalah, di mana pun saya harus siap, bisa ditempatkan di mana saja," kata pelawak yang tengah break dari dunia hiburan ini.
Ditemui di kantornya di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (27/10), Miing menuturkan jika langkah awal yang ingin dilakukannya adalah mengusulkan UU Kebudayaan. "Karena selama ini tidak ada hal-hal yang menangani perihal kebudayaan. Kita harus berpatokan kepada Pancasila dan UUD 1945, dan saya akan mengusulkan lahirnya kembali Pancasila dan UUD 1945," terangnya.
Disinggung tentang kesulitan saat menjalani tugas sebagai anggota Dewan, pemilik nama Tubagus Deddy Suwandi Gumelar ini langsung menjelaskan, "Kesulitan pasti ada. Mungkin lebih pendekatan materi, penguasaan masalah, dan kita berusaha untuk dapatkan hal itu. Beradaptasi dengan perpindahan ruang lingkup dari hiburan ke ruang lingkup politik. Pokoknya segala sesuatu harus dipikirkan."
Lantas, bagaimana sikap Miing mengenai anggota Dewan yang diketahui kerap korupsi? "Pahami Undang-Undang dan jalani semua sesuai dengan aturan yang ada. Saya kasih contoh, televisi dan kulkas pun saya bawa sendiri. Sejauh ini saya pun belum digaji, jasnya pun saya bawa sendiri," pungkasnya. (kpl/hen/boo)

"Saya seorang seniman dan seniman tidak ada pensiunnya, jadi saya tidak akan meninggalkan dunia hiburan. Lebih tepatnya berhenti sementara karena saat ini saya harus fokus dan total, karena pekerjaan saya sekarang menyangkut masyarakat banyak," tutur pemilik nama asli Tubagus Deddy Suwandi Gumelar ini.
Duduk di bangku DPR/MPR juga bukan puncak karir. Menurut Miing, posisi di dunia politik yang sekarang digelutinya hanya merupakan titipan dari rakyat. Makanya, ia harus menjalani semuanya dengan sebaik-baiknya.
"Prinsip saya tidak ada terminal terakhir. Saya akan berjalan secara alami saja dan saya hanya ikuti aturan yang ada sama Maha Kuasa, semua sudah diberikan sama Allah," katanya kala ditemui di kantornya di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (27/10).
"Kelebihan, materi, keluarga, semua saya diberikan dengan keadaan baik-baik. Saya ingin menghabiskan hidup untuk orang lain," sambung pria kelahiran Lebak, Banten, 27 April 1958 ini. (kpl/hen/boo)

"Itu sah-sah saja karena masyarakat punya suara, tapi berikan kita waktu untuk membuktikan semuanya. Tudingan-tudingan seperti itu mendasar karena ruang lingkup selebriti selalu dilingkupi hingar-bingar. Tapi tidak adil juga kalau artis digeneralisir, kalau artis dianggap tidak punya kemampuan. Waktu kampanye saya tidak menjual nama Miing," ujarnya.
Ditemui di kantornya di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (27/10), Miing yang kini duduk di Komisi X menuturkan jika ia sudah berkomitmen kepada dirinya sendiri ketika mulai memutuskan untuk masuk ke dunia politik. Walaupun diakuinya gaji yang diterima di dunia hiburan lebih besar, ia berusaha untuk tetap pada pendiriannya.
"Demi Allah itu sumpah saya. Saya lakukan semuanya dengan fokus, makanya saya sudah tidak tampil lagi di televisi, selain menjadi bintang tamu. Jiwa saya memang seniman dan saya akui kalau memang gaji di entertainment lebih besar, tapi buat saya pekerjaan saya sekarang untuk rakyat, karena itu saya lakukan dengan total. Umur saya sudah kepala 5, kapan lagi saya mengabdi untuk rakyat," katanya. (kpl/hen/boo)

Mengenang kembali masa lalu, Miing menceritakan soal pengalaman saat lawakannya tak mendapat respon baik dari penggemar. "Pernah beberapa kali, malah kalau penonton ngerasa nggak lucu kita disambitin pakai sandal jepit. Pernah waktu di Ancol saat Panbers mau manggung, kita disuruh untuk mengisi dulu. Eh malah kita ditimpukin dan disuruh turun. Namun akhirnya dapat pula kita taklukkan, dari seringnya kejadian itu kita jadi bisa mempelajari penonton," kenang Miing.
Meski sekarang sudah menerjuni dunia politik, Miing menegaskan tidak akan meninggalkan panggung lawak, "Ya gak segitunya. Bukan berarti dengan kita terjun ke dunia politik kita meninggalkan lawak," terang anggota baru DPR ini.
Menurut penuturan Miing, Bagito, yang personelnya Miing, Didin dan Unang, mulai berdiri di tahun 1978. Nama ini diberikan oleh Krisbiantoro. Awalnya mereka masuk Geronimo dan lebih sering memberikan hiburan di panti-panti dan Sekolah Luar Biasa. Lalu mereka mulai melawak di Radio SK tahun 1984 dengan bayaran Rp10.000. Dan mereka mulai dikenal luas lewat penampilan di TVRI. (kpl/ant/erl)

Ketika ditemui wartawan di awal acara untuk diminta klarifikasi, Sony menolak memberikan keterangan dengan alasan kenyamanan. "Nggak enak mas kalau ngomong hal tersebut di sini karena saya harus membawakan acara dulu," ungkap presenter ini saat ditemui Kapanlagi.com di Hotel Twin Plaza, Slipi, Jakbar, Minggu (11/10).
Begitu takutnya Sony bertemu dengan wartawan, pria ini mengantisipasi dengan meninggalkan tempat berlangsungnya acara, bahkan sebelum selesai bertugas. Nampaknya Sony hanya pamit pada beberapa orang, hingga Miing Bagito yang saat itu hadir di acara, memanggilnya pria ini, tidak naik panggung juga. Alhasil, sisa tugas Sony membawakan acara digantikan oleh orang lain.
Kasus Sony Tulung mencuat awal bulan ini saat pria ini dilaporkan seorang bernama Gamal ke Polres Jakarta Selatan. Gamal menuduh Sony melakukan pengeroyokan. Tak kalah seru, Sony melaporkan balik Gamal dengan pasal penganiayaan. (kpl/ant/erl)

"Kita belum siap untuk memilih gubernur secara langsung," kata pria yang pernah bergabung dalam grup lawak Bagito itu di Jakarta, Sabtu (4/9).
Ia mengatakan, Pilkada langsung selama ini terbukti kurang efektif dari sisi penggunaan dana maupun dampak psiko-sosialnya di lapisan masyarakat. Miing yang terpilih dari Dapil Pandeglang, Banten, menegaskan, wilayahnya menjadi salah satu bukti ketidakefektifan Pilkada langsung.
"Itulah yang selama ini saya temui di lapangan. Jadi, sebenarnya saat ini tidak perlu pilkada langsung. Bupati atau gubernur lebih baik ditunjuk saja," katanya.
Selain menelan dana yang besar, Pilkada langsung juga berpotensi memecah-belah persatuan. Oleh karena itu, ia menilai, pilkada langsung termasuk pemekaran wilayah dan sistem otonomi daerah tidak berjalan efektif dan signifikan seiring perkembangan dinamika masyarakat.
"Gubernur sudah jadi, misalnya, tapi permusuhan antarsaudara masih belum juga usai," katanya.
Ia juga menilai, selama ini para pemimpin daerah seperti bupati di tingkat kabupaten/kotamadya tidak ada kontrolnya sama sekali. Menurut dia, sudah saatnya peraturan perundangan yang terkait dengan hal itu segera direvisi.
"Karena itu saya ingin berjuang di komisi yang berkaitan dengan hal ini di parlemen," katanya.
Miing secara khusus menilai secara substansial pada dasarnya konsep otonomi daerah sudah cukup baik. Sayangnya pelaksanaan dan faktanya di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dengan otonomi daerah dikonsepkan ada perimbangan alokasi anggaran antara daerah dengan pusat, mendekatkan layanan publik ke tingkat masyarakat terbawah, dan memperkuat pertumbuhan daerah. Hal itulah yang sangat ingin ia perjuangkan di kursi parlemen demi terwujudnya reformasi birokrasi. (kpl/bun)